lampiran uu 23 tahun 2014. seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan Kompetensi KhususPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. lampiran uu 23 tahun 2014

Lihat Semua Permenkumham. pengelolaan keuangan. Subjek. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 10 Tahun 2016 Downloads: 67409; UU Nomor 8 Tahun 2015 Downloads: 22440; UU Nomor 1 Tahun 2015Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014. Subjek. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. b) Kapal yang telah memenuhi persyaratan ayat (1) diberi sertifikat. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 958 Salinan sesuai dengan aslinya. 6944. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. 23, LN. 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas dan tentunya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pengelolaan SDA dalam jangka panjang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan. REPUBLIKA. Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalamdimasukkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. bpk. perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 24 tahun 2022 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2023: 500: 40: perpres: 36: 2023: peta jalan jaminan sosial tahun 2023-2024: 406: 41: perpres: 42: 2023: perubahan atas peraturan presiden nomor 5 tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc: 329: 42: pp: 35:. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023. Belum lagi pada lampiran UU yang memuat pembagian. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Perubahan. 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 5530, LL SETNEG : 5 HLM. Hubungan Pemerintah Pusat dan. LAMPIRAN MATRIKS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM. Perka BKN 2012. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 28/2014: Tanggal unggah: Kamis, 02 April 2020: Diunduh sebanyak: 4421 kali: Produk Hukum Terkait. Subjek. arah kebijakan direktorat pk-lk dikmen tahun 2014; kebijakan dan program pendidikan menengah tahun 2013; panlak vasilitasi pk-lk dikmen tahun 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Preview. pp. Umum. Unduh. 145409 kali dilihat. Hal ini menjadi tidak sinkron dengan penjelasan dari UU No. Belum Tersedia. 23 LN 2014/NO. Belum Tersedia. Download : uu-nomor-12-tahun-2011 41. Lampiran II Permendikbud No. Download. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ardhi Tomiyansyah. Yogyakarta berdasarkan ketentuan angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Peningkatan kapasitas aparatur desa PusdiklatpemdaPemeri 11. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun Anggaran 2014. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lampiran uu no 23_2014_l ireene10 1. DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 Oleh : Orrinda Ike Fardiana - PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) ABSTRAKSI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. No. Perwakilan. 23/2014 mengatur bahwa urusan maka, UU tersebut telah membagi terlebih pemerintahan secara prinsip bersumber dari dahulu urusan pemerintahan yang absolutnya kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh. NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PERMENDAGRI No. No. APBN. NIP 195812011986032001 - 1 - SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62. 4 Tahun 1982 Terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal • UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemerintahan daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan. NOMOR 242/PMK. No. seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan Kompetensi KhususPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. SE MENDAGRI NOMOR 120/253/SJ TAHUN 2015 tentang PENYELENG-GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU. pdf. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan. matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota o2sn dan fls2n 2014. (2) Nilai agama dan moral sebagaimana. Tahun. . PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 1. Lingkungan Hidup. Latar Belakang. Dengan berlakuknya UU 23 Tahun 2014, maka pasal – pasal dalam Undang – Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan. batubara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran. U. 1K views. PERMENDAGRI Nomor 86 /2017 tentang Tata Cara Perencanaan,. 8 halaman anggaran-pendapatan-belanja-negara-tahun-anggaran-2014. PP Nomor 106 Tahun 2021 - Lampiran. Memuat Dokumen. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum:. Lampiran. Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dimuat dalam lampiran UU P3), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 mengenai. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan (PDF) MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 | PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) - Academia. Judul. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 404) 2. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa. lampiran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. U. pdf. PENDIDIKAN MENENGAH. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah. N omor 23 Tahun 2014 yang merupakanpengganti U U Nomor 32 Tahun 2004. PERMENDAGRI No. kelestarian. See Full PDF Download PDF. 2014. Jdih KemnakerPERMENDAGRI No. 23. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), diubah sebagai berikut: 1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Download : UU-Peradilan-Militer 46. Judul. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No. Namun ada sedikit ganjalan, mengingat kalimat yang digunakan untuk merumuskan urusan Kabupaten/Kota begitu singkat, sering dijumpai. Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU no 23 thn 2014, tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti pada UU no 32 tahun 2004 (PP. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. Tahun. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanDaerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. E. 32 Tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan. (3) Dalam hal Konsumen menginginkan tingkat mutu tenaga. Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota i. Glosarium. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN. URUSAN PEMERINTAHAN. UU ini sangat strategis karena mengatur pembagian urusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Uraian singkat setiap bagian: 1. 1. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur : a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lamiran ini. 4 Lihat Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 250. Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 23 Tahun 2019 – Lampiran I. Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. STATUS PERATURAN. Perka BKN 2010. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7/2017. Download Free PDF View PDF. Peraturan Menteri. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat membuat pembagian kewenangan sendiri yang tidak sejalan dengan pembagian kewenangan sektor kesehatan pada PP 38/2007. 221. - Lampiran II : 4 hal - Lampiran III : 6 hal - Lampiran IV : 7 hal - Lampiran V :20 hal - Lampiran VI : 271 hal . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mengubah : PERMENDAGRI No. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. No. Lengkap dengan Batang. 2014 No. Sejarah. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. 23 Tahun 2014. Tanggung Jawab. Secara umum UU tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan Kompetensi KhususUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pedoman pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga yang terencana, terpadu dan sistematis; b. Program Implementing Unit (PIU) 6 Ci's. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . . KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 3 2 1 Wajib Terkait. Amar Putusan:1. Download Free PDF View PDF. Kewajiban. E. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri. Secara hukum maka Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan dalam masa 2 (dua) tahun kedepan seluruh Perubahan dan peraturan pelaksanaan yang. UU_NO_23_2014 Perubahan Kedua UU tentang Pemerintahan Daerah . 18 Oktober 2019 Tanggal Pengundangan. (2) Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PP No. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1.